Prinsip Pelaksanaan KKN-PPM

Universitas Gadjah Mada (UGM) lahir pada 19 Desember 1949 sebagai bukti bahwa negara Republik Indonesia telah merdeka. Sebagai “universitas perjuangan”, UGM bertekad selalu mengabdi kepada kepentingan masyarakat, sehingga UGM sering diberi predikat sebagai universitas kerakyatan. Dua tahun sejak lahirnya UGM, tahun 1951 UGM mengerahkan mahasiswanya ke luar Jawa sebagai guru yang mengajar pada Sekolah Lanjutan Atas. Kegiatan ini disebut sebagai Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), yang merupakan bentuk pertama dari kegiatan KKN. Sayangnya kegiatan ini berhenti pada tahun 1962 karena krisis keuangan negara saat itu. Akan tetapi kemudian muncul kegiatan KKN pada tahun 1971 yang dicetuskan oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, pakar hukum UGM, dan kegiatan KKN tersebut tetap dipertahankan sebagai kegiatan wajib mahasiswa UGM hingga sekarang. Atas dasar pertimbangan historis lahirnya UGM dan kegiatan KKN tersebut maka UGM mempunyai kewajiban moral untuk tetap menjaga citra dan mutu kegiatan KKN. Oleh karena itu KKN tematik muncul di UGM pada tahun 1998 – 1999 sebagai respon dari kondisi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997. UGM kembali memberikan respon melalui kegiatan KKN terhadap kuatnya tekanan globalisasi (pada milenium 2) terhadap lapisan masyarakat ekonomi lemah di Indonesia, yaitu dengan mengubah paradigma pembangunan (development) menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment) di dalam pelaksanaan kegiatan KKN sehingga kegiatan tersebut menjadi lebih kontekstual. Sehingga rekontekstualisasi kegiatan KKN ini mampu menghasilkan pemimpin sejati, yaitu lulusan UGM yang mempunyai empati dan peduli terhadap permasalahan masyarakat ekonomi lemah dan mampu memberdayakan mereka untuk menolong diri mereka sendiri.

Berdasarkan paradigma pemberdayaan tersebut maka kegiatan KKN diubah namanya menjadi KKN PPM (Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat). Dalam hal menjaga citra kegiatan KKN PPM, UGM menetapkan proses pendaftaran, penetapan tema dan penyelenggaraan KKN PPM dilakukan secara profesional (melibatkan Fakultas, Direktorat Administrasi Akademik, Direktorat Keuangan, Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset dan Gadjah Mada Medical Center).

Prinsip Dasar

Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, maka KKN-PPM dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip :

  1. Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi; aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi KKN-PPM.
  2. Empati-Partisipatif; KKN-PPM dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui 10 berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. KKN-PPM dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKN-PPM harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.
  3. Interdisipliner; KKN-PPM dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LPPM. Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN-PPM.
  4. Komprehensif-Komplementatif dan berdimensi luas; KKN-PPM berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikan diharapkan mahasiswa peserta KKN-PPM mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional.
  5. Realistis-Pragmatis; program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
  6. Environmental development; KKN-PPM dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mahasiwa KKN-PPM mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan mencari penyelesaiannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan harapan, masyarakat mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

Prinsip Pelaksanaan

  1. Co-creation (gagasan bersama): KKN-PPM dilaksanakan berdasar pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, Pusat Studi) dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat.
  2. Co-financing/co-funding (dana bersama): KKN-PPM dilaksanakan dengan pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati.
  3. Flexibility (keluwesan): KKN-PPM dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Mahasiswa dapat memilih tema dan waktu pelaksanaan KKN-PPM yang ditawarkan universitas sesuai dengan keinginannya.
  4. Sustainability (berkesinambungan): KKN-PPM dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.
  5. KKN-PPM dilaksanakan berbasis riset (Research based Community Services).
  6. Program KKN-PPM menerapkan prinsip sustainability untuk mencapai hasil yang telah direncanakan dan berusaha untuk melakukan pernaikan secara terus menerus guna menigkatkan kualitas progam KKN-PPM tersebut (continually improvement)